Para Undangan Pelantikan Komisioner KPID Sumbar di Auditorium Gubernuran Jumat (17/1) Penandatanganan SK Komisioner KPID Sumbar oleh Gubernur Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017 Pelantikan Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017 oleh Gubernur, Jum’at (17/1) Ketua KPI Pusat Judhariksawan dan Sekretaris Maruli Matondang di Hotel Basko Padang, Kamis (16/1) Acara Silaturrahim antara KPI Pusat dengan Komisioner KPID Sumbar Terpilih, Kamis (16/1) Pembukaan Acara Futsal HARHUBNAS 2012 Sosialisasi UU no.22 tahun 2009 Sosialisasi UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pelabuhan Teluk Bayur Penertiban Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Jalur Transportasi Kereta Api Sumatera Barat
Para Undangan Pelantikan Komisioner KPID Sumbar di Auditorium Gubernuran Jumat (17/1)
Penandatanganan SK Komisioner KPID Sumbar oleh Gubernur
Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017
Pelantikan Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017 oleh Gubernur, Jum’at (17/1)
Ketua KPI Pusat Judhariksawan dan Sekretaris Maruli Matondang di Hotel Basko Padang, Kamis (16/1)
Acara Silaturrahim antara KPI Pusat dengan Komisioner KPID Sumbar Terpilih, Kamis (16/1)
Pembukaan Acara Futsal HARHUBNAS 2012
Sosialisasi UU no.22 tahun 2009
Sosialisasi UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pelabuhan Teluk Bayur
Penertiban Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Jalur Transportasi Kereta Api Sumatera Barat

Karnaval Parpol Tandai Kampanye Terbuka Pemilu 2014

1

Padang - Pemilu 2014 telah memasuki fase kampanye terbuka. Hal ini ditandai dengan diadakannya kirab atau karnaval partai peserta pemilu pada Sabtu (15/3). Kirab atau karnaval tersebut diikuti oleh 12 partai peserta pemilu dan calon anggota DPD RI. Kirab atau karnaval parpol peserta pemilu 2014 ini diadakan untuk menyosialisasikan kepada masyarakarat keikutsertaan masing-masing parpol. Dalam sambutannya Gubernur Irwan Prayitno menyebutkan agar peserta pemilu (parpol) yang diadakan dapat memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat.

“Peserta pemilu hendaknya bisa memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, sekaligus mengajak mereka untuk memilih di TPS. Ada bentuk rasa tanggung jawab peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas.” (Singgalang, 17/3/21014). Sebagaimana disebutkan Ketua KPU Sumbar, Amnasmen bahwa kampenye terbuka tersebut akan berlangsung hingga 5 April mendatang. Sebelum dilakukannya aksi kirab atau karnaval yang menggunakan atribut masing-masing partai mengelilingi sebagian jalan di Kota Padang, 12 parpol dan 25 orang calon anggota DPD RI menandatangani deklarasi damai pemilu 2014. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilu yang berintegritas jujur dan adil. Serta dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat dalam mengikuti pemilu nantinya.  

Menurut data yang dikeluarkan oleh KPU Sumbar, pada pemilu 9 April mendatang Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.646.012. Laki-laki berjumlah 1.810.623 orang dan pemilih perempuan 1.835.389 orang. Mereka tersebar di 179 kecamatan dan 1.144 desa dan nagari yang ada di Sumbar.(Data Singgalang) *** (Dishubkominfo)

KPID Adakan Seminar Pengawasan Iklan Kampanye

1

KPID Adakan Seminar Pengawasan Iklan Kampanye

Padang - KPID Sumatera Barat, Selasa (11/3) gelar seminar pengawasan iklan kampanye bersama KPU Sumatera dan Bawaslu Sumatera Barat. Dalam seminar yang dimulai pukul 09.30 wib tersebut dibahas tentang persolan seputar kampanye yang dilakukan oleh parpol maupun caleg peserta pemilu. Seminar yang diadakan di Hotel Pangeran City ini menghadirkan Mufti Syarvi dari KPU Sumbar serta Surya Efitrismen dari Bawaslu Sumbar sebagai narasumber. Selain itu dari KPID sendiri menghadirkan Afrianto Korga dan Rino Zulyadi sebagai narasumber.

Dalam seminar yang berupa diskusi panel tersebut dibahas persoalan seputar kampanye. Terutama beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu dan caleg yang berkaitan dengan iklan kampanye. Seperti pemasangan bendera partai maupun baliho disembarang tempat. “Di dalam undang-undang telah diatur tentang proses pelaksanaan kampanye. Termasuk pemasangan baliho,” ujar Mufti Syarvi. Ia pun menyebutkan jika KPU telah berusaha untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh parpol maupun caleg. Namun sayang tindakan yang dilakukannya masih mendapatkan respon yang negatif dari caleg yang bersangkutan.

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Surya Efitrismen, parpol maupun caleg masih belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Bahkan pelanggaran justru dilakukan oleh caleg yang sudah pernah mengikuti tahapan kampanye pada pemilu sebelumnya,” ia berujar. Bawaslu sebagai salah satu Badan Pengawas Pemilu memerlukan kerjasama dengan badan lainnya untuk mengawasi jalannya kampanye, utamanya KPID.

KPID sebagai lembaga milik negara juga mendapat amanah untuk mengawal pemilu, utamanya yang terkait dengan lembaga penyiaran. “Kita sudah mendapat beberapa laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Namun belum kita tindak lanjuti,” jelas Ketua KPID Sumbar, Afrianto Korga. Dalam uraiannya ia menyebutkan jika KPID yang dipimpinnya masih dalam proses penyesuaian tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Utamanya masyarakat. Namun untuk pengawasan isi siaran tersebut juga kita lakukan melaluii Ketua Bidang Pengawas Isi  Siaran.

Rino Zulyadi, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran menyebutkan jika mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPI hanya dalam dua hal. “KPI hanya melakukan mekanisme pengawasan berupa pemantauan siaran dan penanganan penduan publik. Sedangkan terkait dengan pengawasan iklan kampanye yang menilai materi kampanye yang ada itu bukanlah KPI yang menentukan, tapi ditentukan oleh Bawaslu.” Di hadapan peserta seminar yang terdiri dari perwakilan parpol, LSM, Lembaga Kewartawanan, Ormas, MUI serta lembaga penyiaran (radio dan tv) ia pun menambahkan jika yang menilai materi kampanye yang ada bukanlah KPI tapi Bawaslu yang menentukan. Mekanismenya Bawaslu yang menilai iklan itu pelanggaran atau tidak. Kalau iya, Bawaslu memberitahukan KPI dan KPI-lah yang akan menegur lembaga penyiaran tersebut. Maka dalam masa kampanye yang berlangsung dari 16-5 April mendatang parpol maupun caleg dapat memanfaatkan kampanye dengan baik serta tidak melupakan azas pemilu yang berintegritas, jujur dan adil.*** (Dishub Kominfo)

 

Dishub Kominfo Sumatera Barat Tuan Rumah PIN Ke-6

1

 Padang - Di awal tahun 2014 ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mendapat kepercayaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk berindak sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN) ke-6. Hal ini tidak terlepas dari kinerja baik yang diperlihatkan oleh Dishub Kominfo Sumatera Barat. Serta besarnya potensi SDA dan SDM yang ada di Sumatera Barat tentunya.

PIN yang pada tahun sebelumnya diselenggarakan di kota Meda Sumatera Utara ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, apresiasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangnya dunia ICT yang semakin pesat mau tidak mau memberikan semangat untuk ikut dalam percaturan nasional maupun global. Kita diminta untuk meningkatkan kompetensi diri dalam menerima setiap kemajuan teknologi dan informasi yang datang. Maka masyarakat utamanya generasi muda diminta peran sertanya untuk ikut dalam percaturan tersebut.

Seiring dengan tujuan dan gambaran di atas dalam pelaksanaan PIN ke-6 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang ini nantinya akan melibatkan Dinas-dinas, instansi atau lembaga terkait seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, swasta, komunitas maupun LSM dan tentunya juga peran serta masyarakat luas. Nantinya masyarakat akan bebas memilih kegiatan apa yang akan mereka saksikan atau ikuti. Di antara kegiatan tersebut adalah Festival pertunjukkan rakyat, pagelaran media tradisional, sarasehan, pertunra dan KIM, bidan aplikasi teknologi informasi (lomba blogger & animasi), bidang pameran teknologi informasi, postel dan penyiaran, bidang parade budaya nusantaradan marching band dsb.   

Kegiatan-kegiatan ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga terhadap PIN, menambah pengetahuan generasi muda akan dunia ICT serta menambah kepeduliab masyarakat akan potensi sosial budaya yang mereka miliki.*** (Dishub Kominfo)

MM DIREX 2014 Digelar untuk Redam Ancaman Tsunami

1

Ancaman gempa bumi dengan magnitude 8,9 SR yang disebut dengan megathrust Mentawai yang akan memicu terjadinya tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat dan Kepulauan Mentawai masih menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Tidak saja masyarakat local, nasional namun juga dunia internasional. Hal ini terbukti dengan adanya perhatian para ahli untuk mengadakan pelatihan Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM DIREX 2014).

Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise (MM Direx 2014) yang diselenggarakan oleh BNPB dengan melibatkan kementerian atau lembaga di tingkat nasional, instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten atau kota terkait serta beberapa organisasi nasional dan internasional. Seperti, Negara-negara ASEAN, ASEAN, Sekretariat, AHA Center, Negara-negara KTT Asia Timur, Non-Asean, organisasi internasional, lembaga PBB dll. Hal ini sebagaimana terungkap dalam rapat persiapan dinas perhubungan kominfo tentang megathrust mentawai. Masing-masing instansi atau organisasi yang diajak bekerjasama tersebut memberikan bantuan berupa bantuan materil dan moril. Di antaranya saja, dengan mengirimkan personil tentara, pesawat terbang, dsb.

Adapun tujuan strategis dari latihan ini adalah meningkatkan ketangguhan terhadap bencana serta mewujudkan perdamaian di kawasan. Sedangkan untuk tujuan operasional antara lain adalah sebagai sarana untuk memperkuat dan menguji system peringatan dini dan system komando tanggap darurat bencana yang melibatkan bantuan asing di Indonesia. Termasuk dalam konteks sipil-militer. Selain itupada tataran regional latihan ini diarahkan untuk menyelaraskan berbagai protokol nasional, regional dan internasional dalam penanggulangan kedaruratan bencana.

Lembaga maupun instansi yang telah diajak bekerjasama tersebut secara bahu membahu melaksanakan latihan yang akan diadakan dalam beberapa tahapan. Adapun rangkaian acara atau tahap yang akan dilakukan antara lain , 6-16 Maret merupakan pra latihan, 17 Maret gladi resik. Adapun yang akan menjadi titik latihan adalah Padang dan Mentawai. Untuk kota padang akan menggunakan SMA 1 dan SMP 25 sebagai shelter. Teluk Bayur akan digunakan sebagai gudang logistik. Sedangkan untuk pra latihan akan menggunakan lapangan udara Tabing. Latihan Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise akan dihadiri sekitar 18 negara.*** (DishubKominfoSB)  

KPID Sumbar Jemput Bola Jelang Pesta Demokrasi

1 Perhelatan Demokrasi tanah air sebentar lagi akan digelar. Tepatnya pada 9 April mendatang penduduk tanah air akan memilih wakilnya yang ada di gedung dewan. Perhelatan sekali lima tahun tersebut akan menentukan nasib negeri ini. Serta mengingat pentingnya penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini guna membangun Indonesia yang lebih demokratis, maka Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat pun turut melakukan langkah strategis. Pada 6-8 Maret ini, Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi seluruh komisioner dan anggota KPID Sumbar yang baru terpilih dan dilantik pada Januari 2014 untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan KPI Pusat di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas dalam implementasi kewenangan dan tugas pokok Komisi Penyiaran. Kegiatan ini akan dipimpin oleh Ketua KPID Sumatera Barat, Afrianto Korga yang didampingi oleh bagian sekretariat. Sinergisitas dan kewenangan serta tugas pokok ini nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi KPI Pusat dengan KPID Sumatera Barat saja, tapi juga dengan lembaga penyiaran yang ada. Karena di lapangan lembaga penyiaranlah yang akan menayangkan berbagai hal yang terkait dengan perhelatan demokrasi tanah air. Baik sebelum, sesudah maupun saat perhelatan sedang terjadi. Seperti kampanye, sosialisasi dan iklan politik di lembaga penyiaran yang ada. Tayangan-tayangan yang akan dihadirkan nantinya diharapkan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan P3SPS. Sehingga lembaga penyiaran mampu menjadi tiang penyangga jalannya pesta demokrasi yang adil dan demokratis di republik ini. ***(DishubKominfoSB)