Pelantikan Anggota Komisi Informasi Prov. Sumbar, Kamis (4/9) Para peserta terbaik pemilihan AKUT Tk.Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Pengumuman peserta terbaik pemilihan AKUT oleh Ketua Dewan Juri, Kompol Deslim Para peserta dan undangan dalam acara pembukaan pemilihan AKUT Tk. Sumbar (25/8) Acara pembukaan pemilihan AKUT Tk.Provinsi Sumatera Barat (25/8) di Hotel Pangeran City Forum Sosialisasi dan Advokasi BPJS, Selasa (22/7) di Hotel Mercure Padang Forum Sosialisasi dan Advokasi BPJS, Selasa (22/7) di Hotel Mercure Padang Narasumber Forum Sosialisasi dan Advokasi BPJS Kondisi mobil travel yang menghantam truk, Selasa (1/7) pagi (www.jaringnews.com) Para pemenang Lomba Desain Perangko PIN ke-6 Dishub Kominfo Prov. Sumbar Pemenang Lomba Desain Perangko PIN ke-6 foto bersama Gubernur Sumbar usai penyerahan hadiah (27/5) Tiga puluh orang peserta ujian tertulis KIP di Kantor Dishubkominfo Sumbar Para peserta serius mengisi lembar jawaban yang disediakan oleh panitia Ujian tertulis Calon Anggota KIP Prov. Sumatera Barat, Rabu (21/5) Para Undangan Pelantikan Komisioner KPID Sumbar di Auditorium Gubernuran Jumat (17/1) Penandatanganan SK Komisioner KPID Sumbar oleh Gubernur Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017 Pelantikan Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017 oleh Gubernur, Jum’at (17/1) Acara Silaturrahim antara KPI Pusat dengan Komisioner KPID Sumbar Terpilih, Kamis (16/1) Pelabuhan Teluk Bayur
Pelantikan Anggota Komisi Informasi Prov. Sumbar, Kamis (4/9)
Para peserta terbaik pemilihan AKUT Tk.Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
Pengumuman peserta terbaik pemilihan AKUT oleh Ketua Dewan Juri, Kompol Deslim
Para peserta dan undangan dalam acara pembukaan pemilihan AKUT Tk. Sumbar (25/8)
Acara pembukaan pemilihan AKUT Tk.Provinsi Sumatera Barat (25/8) di Hotel Pangeran City
Forum Sosialisasi dan Advokasi BPJS, Selasa (22/7) di Hotel Mercure Padang
Forum Sosialisasi dan Advokasi BPJS, Selasa (22/7) di Hotel Mercure Padang
Narasumber Forum Sosialisasi dan Advokasi BPJS
Kondisi mobil travel yang menghantam truk, Selasa (1/7) pagi (www.jaringnews.com)
Para pemenang Lomba Desain Perangko PIN ke-6 Dishub Kominfo Prov. Sumbar
Pemenang Lomba Desain Perangko PIN ke-6 foto bersama Gubernur Sumbar usai penyerahan hadiah (27/5)
Tiga puluh orang peserta ujian tertulis KIP di Kantor Dishubkominfo Sumbar
Para peserta serius mengisi lembar jawaban yang disediakan oleh panitia
Ujian tertulis Calon Anggota KIP Prov. Sumatera Barat, Rabu (21/5)
Para Undangan Pelantikan Komisioner KPID Sumbar di Auditorium Gubernuran Jumat (17/1)
Penandatanganan SK Komisioner KPID Sumbar oleh Gubernur
Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017
Pelantikan Komisioner KPID Sumbar Masa Jabatan 2014-2017 oleh Gubernur, Jum’at (17/1)
Acara Silaturrahim antara KPI Pusat dengan Komisioner KPID Sumbar Terpilih, Kamis (16/1)
Pelabuhan Teluk Bayur

Komisi Informasi Sumbar Kawal Keterbukaan Informasi

1

Padang - Dalam rangka 100 Hari Komisi Informasi (KI) Sumbar, Jum'at (19/12) KI Sumbar melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh rekan-rekan media massa Sumatera Barat. Sebanyak 16 orang rekan media (cetak dan elektronik) menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut, secara bergantian Ketua dan komisioner KI Sumbar memaparkan perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh KI Sumbar sejak pelantikannya pada 4 September lalu.

Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal memandang FGD ini sebagai sesuatu yang penting. "FGD ini merupakan ajang silaturrahim sekaligus sebagai media untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja KI Sumbar selama 100 hari setelah terbentuknya ini," ungkapnya di hadapan rekan-rekan media. Ia juga menambahkan acara ini juga sebagai wujud keterbukaan KI Sumbar dalam mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Pada kesempatan itu juga disampaikan hasil survey bidang kelembagaan KI Sumbar terhadap 112 badan publik yang ada di Sumatera Barat. "Dari 112 angket yang kita kirimkan hanya sekitar 30 angket yang dikembalikan ke KI Sumbar," ujar Sondri, Koordinator Bidang Kelembagaan. Ia juga mengungkapkan bahwa hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepedulian dan pelaksanaan keterbukaan informasi di tengah-tengah badan publik yang ada di Sumatera Barat. "Kita sangat menyayangkan hal ini. Kita berharap di tahun mendatang (2015) instansi maupun badan publik dapat lebih peduli terhadap pentingnya keterbukaan informasi," harapnya pula.

Selain berupa pemaparan oleh komisioner KI Sumbar, juga dilakukan sesi tanya jawab (diskusi) yang dimoderatori oleh Arfitriati, Wakil Ketua KI Sumbar. Rekan-rekan media yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut. *** (Dishubkominfo Sumbar)

Rp 4,7 Miliar Untuk IT Keterbukaan Info Publik

1

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak main-main menerapkan keterbukaan informasi publik di jajaran Pemprov Sumbar. "Untuk 2015 telah disiapkan dana APBD sebesar Rp4,7 miliar untuk penguatan Informasi Teknologi (IT) dalam rangka menjadikan Sumbar pada 2015 sebagai provinsi terbaik dalam keterbukaan informasi publik," ujar Irwan pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumbar dengan. Dishubkominfo Sumbar, Rabu (17/12) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang.

Diakui Gubernur Sumbar, Pejabat Pengelola Informasi (PPID) dan Dokumentasi sudah ditetapkan termasuk‎ PPID di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sumbar. Tapi masih butuh peningkatan kapasitas untuk menjadi PPID yang mumpuni. Harapannya Komisi Informasi bisa memberikan supervisi dalam pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya pemerintahan di provinsi tapi harus diikuti oleh seluruh pemerintah kota dan kabupaten. "Komisi Informasi Sumbar ini cakupannya sampai ke kota dan kabupaten di seluruh Sumbar dalam penyelesaian engketa informasi publik," ujarnya.

Sementara itu, nara sumber seminar, Charles Simabura mengatakan, meski UU 14 tahun 2008 sudah berusia enam tahun di Sumbar, tingkat level PPID masih jauh dari harapan. Menurut Akademisi Unand Charles Simabura ada lima klasifikasi PPID, mulai dari level satu yaitu PPID Utama terebentu, level dua PPID di SKPD terbentuk, level tiga PPID terbentuk dan regulasi tentang sistem informasi dan dokumentasi terbentuk, kemudian level empat PPID memberikan pelayanan informasi publik dan level lima terbaik yaitu PPID mampu mengelola informasi publik secara baik‎.

"Hari ini saya berikan nilai PPID di Sumbar itu baru level satu dan dua saja, meski banyak upaya pemerintah untuk mengejar klasifikasi tingkat PPID terbaik itu," ujar Charles Simabura pada Seminar Keterbukaan Informasi Publik bertemakan Keterbukaan Informasi Publik dan Kerangka Implementasi HAM dan Penyelenggaraan Badan Publik yang Bersih, Transparansi dan Akuntabel.

Charles juga memberikan senyum menyaksikan MoU Gubernur dan Komisi Informasi Sumbar termasuk launching website KI Sumbar. "Saya tersenyum saja ada MoU dilakukan, kenyataannya sampai hari ini Sekretaris Komisi Informasi belum ada SK-nya, bagaimana mau menjalankan tugas utamanya menyelesaikan sengketa informasi publik karena sekretaris itu bertindak sebagai panitera yang akan meregsiter setiap permohonan sengketa," ujar Charles. (Repro:kliksumbar.com)

Masih Rendah Aplikasi Transparansi Info Publik

1

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya perlu penguatan sosialisasi secara masif. "Agar keterbukaan informasi publik sebagai HAM dipahami secara luas oleh masyarakat, termasuk masih banyak pejabat di badan publik yang kurang memahami esensi dari transparansi informasi publik," ujar Irwan Prayitno pada pembukaan‎ Seminar Keterbukaan Informasi Publik bertemakan Keterbukaan Informasi Publik dalam Kerangka Implementasi HAM dan Penyelenggaraan Badan Publik yang Bersih Transparan dan Akuntabel, Rabu (17/12) di Aula Bagindo Aziz Chan, Komplek Balaikota, Air Pacah, Padang.

Keterbukaan informasi, kata Irwan harus, karena semua yang dipakai oleh pejabat di badan publik adalah dari uang pajak rakyat. "Konsekuensi menggunakan uang rakyat maka tidak ada alasan untuk tidak mengumumkan ke masyarakat setiap keputusan dan kebijakan badan publik, itu wajib dibuka ke masyarakat karena kita mengelola uang rakyat mendapatkan fasilitas dari uang rakyat untuk dikembalikan dalam bentuk program pembangunan dan kebijakan kepada rakyat," ujarnya.

Keterbukaan informasi publik dilaksanakan dan dikelola sesuai ketentuan undang-undang dipastikan tidak ada pemimpin berjiwa penguasa atau diktator. "Jangan takut membuka informasi publik, karena pejabat badan publik transparan pasti terhindar dari sifat diktator dan mengikis prilaku korupsi, apa yang akan dikorupsi kalau semua kita buka ke masyarakat," ujarnya.

Pada pembukaan seminar juga dilakukan penandatanganan MoU keterbukaan informasi publik antara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dengan Ketua Komisi Informasi Sumbar. Selanjutnya juga akan dilakukan MoU dengan pimpinan badan publik tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat (Sumbar), Syamsurizal mengatakan informasi adalah kebutuhan pokok manusia, memperoleh informasi publik adalah Hak Asasi Manusia. "Keterbukaan Informasi Publik merupakan ciri dari sebuah negara bersistemkan demokrasi," ujar Syamsurizal dalam sambutannya pada pembukaan seminar tersebut.

UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan prestasi anak bangsa dalam memperkukuh Indonesia negara demokrasi. "Ketertutupan informasi publik di seluruh badan publik tidak ada lagi, karena ketertutupan akan membawa pejabat publik melakukan tindakan korupsi," kata Syamsurizal.

Komisi Informasi Sumbar dikukuhkan Gubernur Sumbar pada 4 September lalu, dan sudah menjadi komitmen gubernur dalam menegaskan sikap jangan adalagi ketertutupan informasi publik di seluruh badan publik.

Seminar Keterbukaan Informasi Publik juga menghadirkan nara sumber dari akademisi Unand Charles Simabura dan praktisi Keterbukaan Informasi Publik Rony Saputera (Direktur LBH Pers). (Repro: kliksumbar.com)

Memaknai Hari Hak untuk Tahu Sedunia

1

Oleh Adrian Tuswandi, SH.

SETIAP tanggal 28 September para pecinta dan penggiat kebebasan informasi memperingatinya sebagai International Right to Know Day (Hari Hak untuk Tahu Sedunia).

Peringatan Right to Know Day sudah berlangsung sejak 12 tahun lalu di Sofia Bulgaria pada sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Dan para penggiat kebebasan informasi sedunia menjadikan setiap tanggal 28 September sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia.

Right to Know Day menjadi momentum memboomingkan tentang kebebasan memperoleh informasi. Makna Hari Hak untuk Tahu Sedunia bagi Indonesia diimplikasikan pada pasal 28-f UUD 1945 yang dilaksanakan oleh UU 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

Dari UU tersebut, untuk menjamin terlaksananya kebebasan informasi publik dilahirkan Komisi Informasi (KI), komisi dengan komisioner yang bekerja mandiri dan profesional hadir untuk mencegah mengelaknya pejabat badan publik membeberkan informasi hanya karena alasan informasi rahasia negara.

UU 14 tahun 2008 menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan pengaturannya sangat ketat. Bahkan informasi yang dikecualikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus diuji konsekuensi sebelum menyatakan informasi tersebut dikecualikan. Prinsipnya kalau informasi publik itu mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas maka dibuka saja dibanding ditutupi, kalau tidak pejabat publik bisa terancam bersengketa di Komisi Informasi.

Sejak UU 14 tahun 2008 efektif tahun 2010, maka Komisi Informasi yang terbentuk di seluruh Indonesia baru 26 dari 34 provinsi. KI Sumatera Barat menjadi KI ke-26 karena baru dikukuhkan tanggal 4 September 2014.
Tapi dalam rangka Right to Know Day, KI Sumbar sangat menekankan bahwa hak untuk tahu itu harus booming di tengah masyarakat Sumbar, apalagi filosofi masyarakat Minangkabau yang sangat menghargai ketransparansian.

Transparansi di Sumatera Barat itu terlihat bertapa indahnya setiap pengumpulan infak di masjid diumumkan ke jemaah dan laporannya dibuat di whiteboard dan ditempel di dinding masjid atau surau. Semua jemaah diberi akses mengetahui dan jika ada kejanggalan tentu akan menimbulkan kegelisahan antara jemaah dengan pengurus. Penulis mengapresiasikan budaya keterbukaan tersebut sebagai indahnya transparansi.

Seiring eksisnya KI-Sumbar tentu hak anda untuk tahu menjadi pegangan setiap publik yang ingin mendapatkan informasi sesuai aturan yang berlaku. Bahkan publik punya hak tanyakan setiap program apa, anggaran badan publik untuk apa saja sesuai prosedur yang berlaku yakni lewat permintaan tertulis. Tidak dijawab atau tidak puas maka bisa minta kepada atasan pejabat tersebut. Jika tidak dijawab selama 30 hari atau dijawab tapi peminta informasi tak puas, maka ayo lapor ke Komisi Informasi Sumbar dengan kantor sementara Lantai II Dishubkominfo Sumbar Jalan Raden Saleh, Kota Padang.

Tulisan ini hanya secuil untuk memaknai Right to Know Day sebagai ujud pemahaman bahwa keterbukaan informasi publik di UU 14 tahun 2008. Adalah penguatan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik, yang hak informasi itu bagian dari Hak Asasi Manusia. Selamat Right to Know Day. Salam transparansi. (Repro :kliksumbar.com)

*) Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Sumbar

Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sumbar Dikukuhkan

1

Padang - Pemprov Sumbar mengukuhkan pengurus Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) Provinsi Sumbar periode 2014-2017 pada acara sosialisasi KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Sumbar di Daima Hotel, Kota Padang, Senin (29/9).

Sosialisasi bertemakan "Menuju Masyarakat Kritis dan Sadar Media Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang Berkualitas dan Bermartabat". Sosialisasi dan pengukuhan dibuka oleh Gubernur Sumbar diwakili Sekda Ali Asmar.

Pada pidato pengukuhan, Ketua FMPP Nurman Agus mengatakan, tugas forum yang dipimpinnya membantu tugas KPID dalam mengawasi tayangan-tayangan yang ada di media elekronik. Tidak dipungkiri banyak tayangan televisi yang telah melenceng dari peran media televisi sebagai media pendidik. "Juga banyak tayangan menggerus dekadensi moral anak bangsa," ujar Nurman.

Sementara Ketua KPID Sumbar, Afrianto Korga mengatakan, media saat ini berperan sangat vital dalam mengarahkan pola pikir masyarakat dalam berbagai aspek. "Seperti saat Pilpres bagaimana media bisa mengarahkan dan membentuk opini masyarakat dalam menentukan pilihan. Disinilah tugas dan fungsi KPID dalam mengontrol baik buruknya pemberitaan tersebut," ujar Korga.

Menurut Korga media adalah sebagai perantara jadi media harus mampu mencerdaskan masyarakat melalui penyiaran dan pemberitaannya. "Kehadiran FMPP diharapkan lebih kritis dalam mengawasi tayangan di media, api kritis di sini adalah kritis yang cerdas dan membangun, khususnya untuk Sumbar," ujarnya.

Kata Korga, Sumbar terkenal dengan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah. "KPI dan FMPP mesti mengontrol semua tayangan ataupun pemberitaan yang sesuai dengan norma-norma di Ranah Minang," harap Ali Asmar. (Sumber :kliksumbar.com)